Benarkah Orang “Goblok” Diperlukan? Jika Tidak, Kenapa Kegoblokan Dibiarkan Tetap Ada?

---

Oleh: Djoko Iriandono^*)

Di warung kopi, percakapan sering kali mengalir jujur tanpa perlu disaring. Tidak ada podium, tidak ada moderator, dan tidak ada tuntutan untuk terdengar pintar. Justru di ruang sederhana seperti itulah, kebenaran—meski pahit—sering muncul apa adanya.

Pagi tadi, seusai jalan santai, saya mampir ke sebuah warung kopi sekadar mencari sarapan. Suasananya sudah cukup ramai. Beberapa orang tampak menikmati nasi kuning, sebagian lainnya menyantap nasi pecel, sementara yang lain sibuk menyeruput kopi. Setelah memesan sepiring nasi kuning dan segelas kopi susu, saya pun ikut duduk di antara mereka, mencoba menikmati suasana yang hangat dan akrab.

Namun, sebelum pesanan saya datang, suasana mendadak berubah. Entah sebelumnya telah terjadi diskusi dengan topik apa, namun tiba-tiba seorang pria yang tampaknya sudah lama duduk di seberang meja saya angkat bicara dengan nada sedikit keras, seolah membuka ruang diskusi dengan topik baru. “Benarkah orang ‘goblok’ itu diperlukan di negeri ini? Jika tidak, kenapa kegoblokan dibiarkan tetap ada?”

Pertanyaan itu menggantung sejenak di udara, sebelum akhirnya dijawab cepat oleh seseorang yang duduk tepat di sebelah kanan saya. Tanpa basa-basi, ia berkata, “Benar, orang goblok memang diperlukan. Kalau tidak, siapa nanti yang mau dipengaruhi?”

Sejak itu, percakapan pun berubah menjadi diskusi kecil yang hidup—tanpa moderator, tanpa aturan, namun penuh dengan sudut pandang yang saling bersahutan.

Sebagian orang menanggapi dengan tawa kecil. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang hanya menyeruput kopi sambil melempar senyum tipis yang sulit diartikan—antara setuju, ragu, atau sekadar menikmati suasana. Sekilas, semua itu terasa seperti guyonan biasa. Namun jika direnungkan lebih dalam, kalimat-kalimat tadi seperti cermin yang memantulkan sesuatu yang lebih besar: wajah demokrasi kita, apa adanya, tanpa polesan.

Mari kita jujur. Dalam momen-momen politik seperti pilkades, pilkada dan pilpres serta pemilu yang merupakan komoditi elektoral, praktik-praktik yang memanfaatkan ketidaksadaran publik masih terjadi. Ada yang datang dengan sadar membawa amplop, ada yang membagi sembako, ada yang sekadar “menyapa” dengan janji-janji yang terlalu indah untuk tidak dicurigai. Dan yang lebih menarik, praktik ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti bentuk, menyesuaikan zaman.

Lalu, muncul narasi yang seolah-olah membenarkan semuanya: bahwa selalu ada segmen masyarakat yang “mudah digerakkan”. Mereka dianggap tidak berpikir panjang, tidak peduli pada visi, dan cukup puas dengan keuntungan sesaat.

Namun, menyebut mereka “goblok” sebenarnya terlalu menyederhanakan persoalan. Kata itu mungkin terdengar tegas, tetapi ia juga berbahaya—karena membuat kita berhenti berpikir lebih dalam. Seakan-akan masalahnya ada pada individu, padahal seringkali akar persoalannya justru ada pada sistem yang lebih besar.

Mari kita balik pertanyaannya.

Apakah mereka benar-benar “tidak mampu berpikir”? Ataukah mereka sedang membuat pilihan dalam keterbatasan?

Bayangkan seseorang yang harus memikirkan kebutuhan makan hari ini, biaya sekolah anak, dan tagihan listrik dan air yang belum terbayar. Ketika datang seseorang menawarkan sejumlah uang—yang mungkin tidak besar bagi sebagian orang, tetapi berarti bagi mereka—apakah pilihan itu benar-benar soal kecerdasan, atau soal bertahan hidup?

Di titik ini, kita mulai melihat bahwa yang disebut “kegoblokan” seringkali bukan soal kapasitas berpikir, melainkan soal kondisi yang membentuk cara berpikir.

Di sisi lain, ada kelompok yang merasa lebih “cerdas”. Mereka menolak politik uang, mempertimbangkan rekam jejak, membaca program kerja, bahkan mungkin aktif berdiskusi. Ini tentu sesuatu yang baik. Tapi tanpa disadari, kadang muncul jarak—bahkan rasa superioritas—yang membuat dialog menjadi terputus.

Yang satu merasa dimanfaatkan. Yang lain merasa lebih tahu.

Padahal, demokrasi tidak dibangun di atas perasaan siapa yang paling pintar, tetapi di atas kesadaran kolektif.

Lalu, kita kembali pada pertanyaan awal: jika kondisi ini merugikan, mengapa ia seperti dibiarkan tetap ada?

Jawabannya, mungkin tidak nyaman.

Karena dalam realitasnya, ada pihak yang diuntungkan dari kondisi ini. Ketika sebagian masyarakat tidak kritis, maka proses politik menjadi lebih mudah dikendalikan. Ketika suara bisa “didekati” dengan cara instan, maka kontestasi tidak lagi sepenuhnya tentang gagasan, tetapi tentang strategi distribusi. Itulah sebabnya kita sering melihat ketika kampanye para jurkam-nya tidak banyak menyampaikan visi, misi dan programnya yang ada hanya joget-joget.

Dan yang lebih menggelitik: kadang kita semua, dalam skala tertentu, ikut membiarkan kondisi tersebut.

Kita mungkin tidak membagi uang. Tapi kita juga tidak cukup peduli untuk mengedukasi. Kita mengkritik dari jauh, tetapi enggan terlibat lebih dekat. Kita merasa benar, tetapi tidak selalu hadir untuk menjembatani.

Warung kopi menjadi saksi—bukan hanya tempat lahirnya kritik, tetapi juga tempat di mana kritik sering berhenti.

Padahal, perubahan tidak lahir dari kesadaran sepihak.

Ia tumbuh dari percakapan yang berlanjut, dari keberanian untuk tidak hanya menilai, tetapi juga memahami. Dari kesediaan untuk tidak hanya berkata “mereka salah”, tetapi juga bertanya “apa yang bisa kita lakukan bersama?”

Ada ironi yang menarik di sini.

Kita sering mengeluhkan praktik politik uang, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita juga hidup dalam budaya yang serba instan. Kita ingin hasil cepat, solusi cepat, bahkan perubahan cepat—tanpa selalu siap menjalani prosesnya.

Mungkin, tanpa sadar, pola pikir itulah yang juga merembes ke dalam cara kita berpolitik.

Lalu, apakah “orang goblok” diperlukan?

Jika pertanyaannya seperti itu, jawabannya jelas: tidak.

Tidak ada sistem yang sehat yang bergantung pada ketidaktahuan. Tidak ada masa depan yang kuat yang dibangun di atas kelemahan kesadaran.

Namun, pertanyaan yang lebih relevan bukan tentang “apakah mereka diperlukan”, melainkan: mengapa kita belum cukup serius memastikan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk menjadi lebih sadar?

Pendidikan menjadi kunci, tentu saja. Tapi pendidikan di sini tidak hanya berarti sekolah. Ia juga berarti ruang diskusi, akses informasi yang jujur, dan lingkungan yang mendorong orang untuk bertanya, bukan hanya menerima.

Dan yang tidak kalah penting: keteladanan.

Karena pada akhirnya, masyarakat belajar bukan hanya dari apa yang dikatakan, tetapi dari apa yang dilakukan. Ketika mereka melihat bahwa memilih dengan bijak membawa dampak nyata, ketika mereka merasakan bahwa integritas bukan sekadar slogan, maka kesadaran itu akan tumbuh—perlahan, tapi pasti.

Mungkin, suatu hari nanti, obrolan di warung kopi akan berubah.

Bukan lagi tentang siapa yang mudah dipengaruhi, tetapi tentang siapa yang benar-benar layak dipercaya.

Bukan lagi tentang “kapan lagi dapat uang”, tetapi tentang “apa yang akan kita dapatkan lima tahun ke depan”.

Dan ketika hari itu datang, kita mungkin akan tersenyum mengingat percakapan hari ini—bukan karena kita pernah menertawakan “kegoblokan”, tetapi karena kita pernah menyadari bahwa yang dibutuhkan bukanlah orang-orang yang mudah diarahkan, melainkan masyarakat yang berani berpikir, meski sederhana.

Karena pada akhirnya, demokrasi bukan tentang siapa yang paling cerdas.

Tetapi tentang seberapa banyak orang yang mau belajar menjadi lebih sadar.

^{*) Kasi Kominfo BPIc Kaltim}