Bung Hatta.© dok wiki
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak 1 Desember 1956, Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden lantaran sudah tak sejalan dengan sahabat seperjuangannya, Sukarno.
Dalam risalah Demokrasi Kita yang disusunnya, Bung Hatta menyatakan bahwa "Demokrasi Terpimpin" yang dirumuskan oleh Bung Karno hanya akan seumur dengan usia sang kepala negara.
Bung Hatta konsisten menyuarakan solusi kepada pemerintah yang dinilainya masih kurang berpihak pada penderitaan rakyat. Deliar Noer (1990:669) mengutip tulisan Bung Hatta mengenai kemerosotan moral menjelang runtuhnya Orde Lama: “Kita selalu mencela dasar l'exploitation de l'homme par l'homme yang berlaku di zaman imperialisme kolonial. Tetapi, jangan dasar yang jelek itu diganti dalam Republik Indonesia kita ini dengan sistem yang lebih jelek lagi, yaitu l'exploitation de l'homme par l'etat (eksploitasi manusia untuk negara).”
Keberpihakan Bung Hatta pada hak-hak dasar rakyat tak gentar memasuki era Orde Baru. Bung Hatta berkeyakinan, tugas utama seorang pemimpin demokratis ialah memikirkan siapa penggantinya, bukan bagaimana mempertahankan kekuasaan terus-menerus.
Dalam buku Biografi Politik Muhammad Hatta, Mavis Rose menyebutkan, salah satu bentuk partisipasi politik tokoh kelahiran Sumatra Barat itu, yakni pengajuan petisi kepada DPR yang menyatakan bahwa Orde Baru telah mengabaikan Pancasila dan UUD 1945.
Sumber: Bung Hatta Usai tak lagi Wapres