JawaPos.com - Layanan ibadah haji 2024 mendapat sorotan karena banyak catatan dari jamaah haji. Di antaranya seperti kondisi tenda saat mabit Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang begitu padat.

Anggota Komisi VIII DPR KH Muslich Zainal Abidin layanan ibadah haji tahun ini tidak maksimal. Ada banyak persoalan yang menjadi catatan. Mulai dari pemondokan yang berjubel melebihi kapasitas, katering yang belum memuaskan. "Ada masalah lainnya yang merupakan kebutuhan dasar selama berada di Haromain, Mekkah, dan Madinah,” jelas KH Muslich kepada wartawan, Jumat (28/6).

Oleh karena itu, anggota Fraksi PPP ini mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Tujuannya untuk memutus layanan yang tidak maksimal untuk ibadah tahunan tersebut. Dengan pansus, semua permasalahan bisa dijelaskan secara gamblang. DPR bisa meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Baca Juga: Kloter 1 Embarkasi Surabaya Tergabung dengan 7.973 Jamaah Haji Yang Pulang ke Tanah Air dari Jeddah Hari Pertama

“Pansus Haji diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah yang tidak maksimal memberikan layanan haji kepada Jemaah Indonesia. Permintaan pertanggungjawaban itu tidak bisa hanya dilakukan melalui Rakat Kerja (Raker) karena tidak akan menyelesaikan masalah,” jelas legislator yang berasal dari Magelang Jawa Tengah ini.

KH Muslich menyebut, keberadaan Pansus penting untuk membantu agar Pemerintah yang akan berganti pada Oktober mendatang. Sehingga Pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya.

“Hasil dari Pansus Haji akan membantu pemerintahan yang akan datang agar bisa memberikan layanan yang lebih baik daripada pemerintahan saat ini,” pungkasnya.

Editor: Ilham Safutra

hSumber: ttps://www.jawapos.com/haji/014808250/layanan-haji-2024-mendapat-banyak-sorotan-ppp-dorong-pansus-di-dpr