Partisipasi Semesta atau Retorika Bersama? Membaca Kritis Arah Pendidikan Indonesia di Hardiknas 2026

---

Oleh: Djoko Iriandono^*)

Hari Pendidikan Nasional tahun ini datang dengan sebuah jargon yang terdengar kuat, bahkan idealistik: “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Sebuah kalimat yang tidak sekadar slogan, tetapi memuat harapan besar—bahwa pendidikan Indonesia tidak lagi menjadi urusan pemerintah semata, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh bangsa.

Namun, pertanyaan pentingnya: apakah “partisipasi semesta” itu sudah benar-benar terjadi? Ataukah ia masih sebatas narasi indah yang belum sepenuhnya menyentuh realitas di lapangan?

Antara Idealisme dan Realitas Pendidikan Nasional

Secara konseptual, tema Hardiknas 2026 selaras dengan agenda global SDG 4: Quality Education, yang menekankan pendidikan inklusif, merata, dan berkualitas bagi semua.

Di atas kertas, arah kebijakan pendidikan Indonesia terlihat progresif:

• digitalisasi pembelajaran
• peningkatan kompetensi guru
• revitalisasi sekolah
• pemerataan akses

Namun realitas di lapangan seringkali berbicara sebaliknya.

Di tingkat pusat, kebijakan pendidikan masih sering berubah mengikuti arah politik dan pergantian kepemimpinan. Kurikulum berganti, sistem evaluasi berubah, tetapi akar persoalan—ketimpangan kualitas—tidak benar-benar terselesaikan. Transformasi yang seharusnya sistemik justru kerap bersifat kosmetik.

Lebih jauh lagi, pendekatan top-down masih dominan. Program dirancang di pusat, lalu “diturunkan” ke daerah tanpa cukup mempertimbangkan konteks lokal. Akibatnya, banyak kebijakan yang terlihat bagus di dokumen, tetapi tidak efektif saat diimplementasikan.

Ketimpangan Daerah: Luka Lama yang Belum Sembuh

Jika kita jujur melihat kondisi pendidikan Indonesia hari ini, masalah paling krusial bukan sekadar kualitas, tetapi ketimpangan.

Di kota-kota besar, sekolah sudah berbicara tentang AI, coding, dan pembelajaran berbasis proyek. Sementara di banyak daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), persoalan dasarnya masih klasik:

• kekurangan guru
• fasilitas minim
• akses internet terbatas
• bahkan ruang kelas yang tidak layak

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa adopsi teknologi seperti AI dalam pendidikan Indonesia masih sangat tidak merata, dengan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama.

Artinya, ketika pusat berbicara tentang transformasi digital, sebagian daerah masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.

Di sinilah jargon “pendidikan bermutu untuk semua” diuji. Karena tanpa keberanian mengatasi ketimpangan, slogan tersebut berisiko menjadi sekadar retorika.

Guru: Pilar yang Masih Rapuh

Tidak ada pendidikan berkualitas tanpa guru yang kuat. Namun faktanya, posisi guru di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius:

• beban administrasi yang tinggi
• distribusi yang tidak merata
• kesejahteraan yang belum ideal (terutama honorer)
• minimnya pelatihan berkelanjutan

Padahal, dalam semangat Tut Wuri Handayani yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara, guru seharusnya menjadi penggerak utama pembelajaran yang memerdekakan.

Ironisnya, banyak guru justru terjebak dalam sistem yang terlalu birokratis. Mereka lebih sibuk mengisi laporan daripada mengembangkan kreativitas mengajar.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka “partisipasi semesta” tidak akan pernah benar-benar hidup—karena aktor utamanya saja belum diberdayakan secara optimal.

Peran Masyarakat: Antara Harapan dan Kenyataan

Tema Hardiknas 2026 menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat.

Namun di lapangan, partisipasi masyarakat dalam pendidikan masih menghadapi beberapa kendala:

• rendahnya literasi pendidikan orang tua.
• kesenjangan ekonomi yang membuat pendidikan bukan prioritas.
• minimnya keterlibatan dunia industri dalam pendidikan dasar dan menengah.
• terbentuknya mindset sebagian besar masyarakat bahwa “pendidikan gratis”, sehingga mereka enggan untuk berpartisipasi apapun bentuknya.

Padahal, negara-negara maju menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah (pemerintah), tetapi oleh ekosistem yang kuat.

Di Finlandia, misalnya, kepercayaan terhadap guru sangat tinggi. Di Singapura, kolaborasi antara sekolah dan industri berjalan sistematis. Sementara di Indonesia, kolaborasi tersebut masih sporadis dan belum terstruktur.

Perbandingan dengan Negara ASEAN: Kita Di Mana?

Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, posisi Indonesia dalam pendidikan masih menghadapi tantangan serius.

• Singapura: konsisten berada di peringkat atas dunia dalam literasi dan numerasi
• Vietnam: mengejutkan dengan capaian PISA yang melampaui banyak negara maju
• Malaysia dan Thailand: relatif lebih stabil dalam kualitas sistem pendidikan

Sementara Indonesia:

• masih tertinggal dalam hasil asesmen internasional
• memiliki kesenjangan antar wilayah yang tinggi
• menghadapi tantangan besar dalam kualitas guru dan kurikulum

Masalahnya bukan pada kurangnya potensi, tetapi pada ketidakkonsistenan kebijakan dan lemahnya eksekusi.

Transformasi Digital: Peluang atau Ilusi?

Pemerintah mendorong digitalisasi sebagai solusi masa depan pendidikan.

Namun transformasi digital tidak bisa hanya berhenti pada:

• pengadaan perangkat
• platform pembelajaran
• aplikasi pendidikan

Tanpa kesiapan:

• infrastruktur
• kompetensi guru
• literasi digital siswa

digitalisasi justru bisa memperlebar kesenjangan.

Sekolah di kota akan semakin maju, sementara sekolah di daerah semakin tertinggal.

Menuju Indonesia Emas 2045: Optimisme yang Harus Dibayar Mahal

Tema Hardiknas 2026 juga dikaitkan dengan visi besar Indonesia Emas 2045—sebuah cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Namun perlu disadari, tidak ada negara maju tanpa sistem pendidikan yang kuat dan merata.

Jika masalah-masalah berikut tidak segera diselesaikan:

• ketimpangan akses
• kualitas guru
• inkonsistensi kebijakan
• lemahnya kolaborasi

maka bonus demografi yang seharusnya menjadi peluang justru bisa berubah menjadi beban.

Refleksi: Dari Slogan ke Gerakan Nyata

Hardiknas 2026 seharusnya tidak berhenti pada seremoni. Ia harus menjadi momentum refleksi yang jujur.

Kita perlu berani mengakui:

• bahwa pendidikan kita belum merata
• bahwa kualitas masih timpang
• bahwa banyak kebijakan belum menyentuh akar masalah

Namun di sisi lain, kita juga tidak boleh kehilangan harapan.

Karena jika benar “partisipasi semesta” dijalankan secara nyata:

• pemerintah membuat kebijakan yang konsisten dan berbasis data
• guru diberdayakan, bukan dibebani
• masyarakat dilibatkan secara aktif
• dunia industri ikut bertanggung jawab

maka pendidikan Indonesia bisa berubah.

Penutup: Menghidupkan Kembali Semangat Ki Hajar Dewantara

Pada akhirnya, tema Hardiknas 2026 mengingatkan kita pada satu hal sederhana namun mendasar: pendidikan adalah kerja bersama.

Semangat Tut Wuri Handayani bukan sekadar slogan, tetapi filosofi bahwa setiap elemen bangsa memiliki peran.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi:
“Apa yang sudah dilakukan pemerintah?”

Tetapi:
“Apa yang sudah kita lakukan bersama?”

Karena pendidikan yang bermutu untuk semua tidak akan pernah terwujud jika “partisipasi semesta” hanya berhenti sebagai kata—dan belum menjadi gerakan nyata.

^*) Kasi Kominfo BPIC Kaltim.