Ketika Guru Honorer Menatap 2027 dan Negara Memilih Prioritas Lain

---

Oleh: Djoko Iriandono

Di tengah hiruk-pikuk pembangunan nasional dan berbagai program strategis yang terus digulirkan pemerintah, ada satu kelompok yang diam-diam sedang menatap masa depan dengan kecemasan yang nyata: guru honorer. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang ramai diberitakan beberapa hari terakhir menjadi semacam alarm bagi ribuan bahkan jutaan tenaga pendidik non-ASN di Indonesia. Banyak dari mereka mulai bertanya dengan nada getir: “Setelah 2026, kami masih boleh mengajar atau tidak?” 

Keresahan itu bukan tanpa alasan. Dalam berbagai pemberitaan disebutkan bahwa mulai tahun 2027 sekolah negeri diarahkan untuk tidak lagi menggunakan guru non-ASN di luar skema resmi pemerintah. Artinya, guru honorer yang selama ini mengabdi bertahun-tahun tetapi belum diangkat menjadi ASN atau PPPK berada di wilayah yang sangat tidak pasti. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki jaminan karier, tidak memiliki kepastian penghasilan, dan kini mulai kehilangan kepastian tempat mengabdi. 

Ironisnya, situasi ini muncul di tengah negara yang sedang menggelontorkan anggaran sangat besar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini memang lahir dari niat baik: memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia. Tidak ada yang salah dengan tujuan tersebut. Anak-anak memang membutuhkan asupan gizi yang baik agar mampu belajar optimal. Namun persoalannya menjadi lebih kompleks ketika bangsa ini harus memilih prioritas di tengah keterbatasan anggaran.

Pertanyaannya sederhana tetapi sangat penting: apakah pendidikan hanya soal memberi makan anak, sementara gurunya sendiri hidup dalam ketidakpastian?

Inilah titik kritis yang sering luput dari diskusi publik. Negara tampak sangat serius memikirkan apa yang masuk ke perut peserta didik, tetapi belum sepenuhnya serius memikirkan siapa yang berdiri di depan kelas mereka setiap hari.

Bayangkan situasinya. Seorang guru honorer datang pagi-pagi ke sekolah. Ia mengajar dengan penuh dedikasi, menenangkan murid yang bermasalah, membuat administrasi pembelajaran, mengikuti perubahan kurikulum, bahkan sering menjadi tenaga serba bisa di sekolah. Namun pada saat yang sama, ia menerima honor yang jauh dari layak. Ada yang dibayar per jam. Ada yang hanya menerima beberapa ratus ribu rupiah setiap bulan. Bahkan kini mereka harus menghadapi ancaman bahwa pengabdiannya mungkin tidak lagi dibutuhkan mulai 2027.

Di sinilah analisis terhadap program MBG menjadi relevan dan semakin kritis.

Jika sebagian anggaran besar program MBG dialihkan, misalnya hanya 30 persen saja, untuk menyelesaikan persoalan guru honorer secara nasional, dampaknya bisa sangat besar terhadap kualitas pendidikan Indonesia. Bukan hanya soal kesejahteraan guru, tetapi juga stabilitas sistem pendidikan.

Karena sesungguhnya pendidikan yang baik tidak hanya ditentukan oleh makanan bergizi, tetapi juga oleh guru yang tenang secara psikologis, sejahtera secara ekonomi, dan dihargai secara sosial.

Anak yang kenyang belum tentu mendapatkan pendidikan yang bermutu apabila gurunya hidup dalam kecemasan. Sebaliknya, guru yang sejahtera cenderung mampu menciptakan proses belajar yang lebih sehat, kreatif, dan manusiawi.

Selama ini negara sering memandang guru honorer hanya sebagai “tenaga pelengkap”. Padahal di banyak daerah, merekalah yang menjadi tulang punggung sekolah. Banyak sekolah negeri tetap berjalan karena ada guru-guru honorer yang rela bertahan meski digaji minim. Mereka menutup kekurangan tenaga ASN yang belum mampu dipenuhi pemerintah.

Karena itu, ketika muncul kebijakan pembatasan guru non-ASN mulai 2027, publik sebenarnya sedang menyaksikan satu persoalan besar: negara belum benar-benar menyelesaikan akar masalah pendidikan nasional.

Kita terlalu sibuk membuat program baru, tetapi belum tuntas menyelesaikan masalah lama.

Program MBG memang terlihat konkret dan mudah dipamerkan secara politik karena hasilnya kasat mata. Anak-anak menerima makanan, masyarakat melihat aktivitas distribusi, dan pemerintah memperoleh citra hadir di tengah rakyat. Tetapi efek jangka panjang pendidikan tidak hanya dibangun oleh program yang terlihat secara visual. Pendidikan dibangun oleh kualitas guru, stabilitas tenaga pendidik, dan keberlanjutan sistem pembelajaran.

Sayangnya, isu guru honorer sering kalah gaung dibanding proyek-proyek besar yang lebih populis.

Padahal jika dihitung secara jujur, investasi terbesar dalam pendidikan seharusnya bukan hanya pada infrastruktur atau konsumsi, tetapi pada manusianya—yakni guru.

Negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik selalu menempatkan guru pada posisi terhormat. Mereka memastikan guru memiliki kepastian karier, penghasilan layak, dan perlindungan profesi. Sebab mereka sadar, kualitas bangsa dalam 20 tahun ke depan ditentukan oleh kualitas orang yang mengajar hari ini.

Indonesia justru sering terjebak pada pendekatan administratif. Guru honorer diminta memenuhi berbagai syarat, masuk Dapodik, mengikuti seleksi, menunggu formasi, menunggu regulasi, menunggu verifikasi, dan menunggu keputusan politik. Mereka terus diminta bersabar, sementara usia terus berjalan dan kebutuhan hidup terus meningkat.

Yang lebih menyedihkan, sebagian guru honorer telah mengabdi puluhan tahun tetapi tetap berada di posisi yang sama: tidak pasti.

Karena itu, polemik surat edaran terbaru ini seharusnya menjadi momentum refleksi nasional. Kita perlu bertanya dengan jujur: sebenarnya ke mana arah kebijakan pendidikan Indonesia?

Apakah pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang berpusat pada kualitas manusia? Ataukah sekadar arena program-program populis yang cepat terlihat hasilnya?

Tentu tulisan ini bukan ajakan untuk menolak program MBG sepenuhnya. Program gizi tetap penting. Tetapi negara harus memiliki keberanian untuk menyusun prioritas secara lebih seimbang dan rasional. Jangan sampai kita memberi makan anak-anak di sekolah, tetapi membiarkan guru mereka pulang dengan kecemasan tentang masa depan keluarganya sendiri.

Sebab pada akhirnya, pendidikan bukan hanya soal mengenyangkan perut. Pendidikan adalah tentang menghadirkan harapan.

Dan harapan itu tidak mungkin lahir dari guru-guru yang terus dipaksa hidup dalam ketidakpastian.