Pendidikan gartis yang bermutu
PENDIDIKAN GRATIS, MUTU, DAN PEMERATAAN KUALITAS SDM MENUJU INDONESIA EMAS 2045
Oleh:
Dr. H. Achmad Ruslan Afendi, M.Ag.
Dosen Pascasarjana UINSI Samarinda, Maheswara Utama BPIP RI,
Asesor LAMDIK RI, Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
Pendahuluan: Pendidikan Tidak Cukup Hanya Gratis
Kalimantan Timur (Kaltim) sedang berada pada momentum sejarah yang sangat strategis.
Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar perubahan pusat pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tantangan besar dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, kompetitif, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
Dalam konteks tersebut, pendidikan menjadi instrumen utama pembangunan peradaban. Keberhasilan Kaltim tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan jalan, gedung sekolah, maupun besarnya alokasi anggaran pendidikan.
Ukuran yang jauh lebih substantif adalah sejauh mana kebijakan pendidikan mampu menghasilkan generasi yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan masa depan, literasi digital, karakter kebangsaan, dan daya saing global.
Kebijakan pendidikan gratis yang menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah patut diapresiasi sebagai upaya memperluas akses pendidikan dan mengurangi beban ekonomi masyarakat. Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah pendidikan gratis secara otomatis menjamin peningkatan mutu pendidikan?
Pendidikan Gratis: Kebijakan Akses Harus Berbanding Lurus dengan Mutu
Program pendidikan gratis merupakan kebijakan publik yang memiliki dimensi sosial dan strategis. Kebijakan tersebut dapat mengurangi hambatan ekonomi keluarga, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, serta mendorong peningkatan partisipasi sekolah.
Dalam perspektif keadilan sosial, negara dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan setiap warga memperoleh kesempatan pendidikan yang layak. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 tentang hak warga negara mendapatkan pendidikan dan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar.
Namun, pendidikan gratis tidak boleh berhenti pada pendekatan pembiayaan. Kebijakan tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran, ketersediaan sarana prasarana, penguatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum, serta peningkatan capaian belajar peserta didik.
Persoalan yang perlu dicermati adalah kemungkinan terjadinya kesenjangan antara keberhasilan administratif dan keberhasilan substantif. Secara administratif, program dapat dinyatakan berhasil karena bantuan pendidikan tersalurkan dan biaya tertentu ditanggung pemerintah.
Akan tetapi, secara substantif, keberhasilannya harus dibuktikan melalui peningkatan kemampuan membaca, numerasi, sains, karakter, kreativitas, dan keterampilan peserta didik.
Pemerataan Pendidikan di Sepuluh Kabupaten/Kota: Jangan Ada Ketimpangan Kualitas
Kaltim memiliki karakteristik geografis, demografis, sosial, dan ekonomi yang beragam. Sepuluh kabupaten/kota, yakni Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Mahakam Ulu, serta Kota Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, memiliki tantangan pendidikan yang tidak sepenuhnya sama.
Wilayah perkotaan relatif memiliki akses lebih luas terhadap fasilitas pendidikan, jaringan internet, tenaga pendidik, dan sumber belajar. Sementara itu, sejumlah wilayah pedalaman, perbatasan, dan kawasan terpencil menghadapi tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, distribusi guru, serta akses terhadap teknologi pendidikan.
Kondisi tersebut menuntut kebijakan pendidikan yang tidak menggunakan pendekatan seragam untuk seluruh wilayah. Pemerintah provinsi perlu mengembangkan kebijakan afirmatif berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
Dalam konteks ini, diperlukan pemetaan pendidikan Kaltim berbasis data yang terintegrasi, meliputi kondisi sekolah, distribusi guru, angka partisipasi, angka putus sekolah, capaian literasi dan numerasi, serta kondisi sarana prasarana.
Pemerintah perlu memastikan bahwa anak-anak di Mahakam Ulu, Kutai Barat, Berau, maupun daerah lainnya memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan berkualitas sebagaimana anak-anak di Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. Sebab, keadilan pendidikan tidak boleh ditentukan oleh jarak geografis dan kemampuan ekonomi keluarga.
Guru dan Kepala Sekolah: Penentu Utama Transformasi Mutu Pendidikan
Persoalan mutu pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun gedung sekolah atau menyediakan perangkat teknologi. Faktor yang sangat menentukan adalah kualitas guru, tenaga kependidikan, dan kepemimpinan kepala sekolah. Guru merupakan aktor utama yang menerjemahkan kebijakan pendidikan menjadi pengalaman belajar peserta didik.
Sebagus apa pun kurikulum dan kebijakan pemerintah, tanpa guru yang kompeten, profesional, inovatif, dan memiliki komitmen moral, tujuan pendidikan sulit diwujudkan.
Karena itu, peningkatan kompetensi guru harus menjadi agenda prioritas pembangunan pendidikan Kaltim. Penguatan kompetensi tersebut setidaknya mencakup empat dimensi.
Pertama, kompetensi pedagogik, terutama kemampuan menerapkan pembelajaran mendalam (deep learning), pembelajaran diferensiatif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik.
Kedua, kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi pembelajaran, pengembangan keilmuan, penelitian tindakan kelas, dan inovasi pembelajaran.
Ketiga, kompetensi digital, termasuk kemampuan memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), platform pembelajaran digital, dan sumber belajar berbasis teknologi secara etis dan produktif.
Keempat, kompetensi sosial dan kepribadian, terutama keteladanan, integritas, komunikasi, kepedulian, dan kemampuan membangun lingkungan sekolah yang inklusif.
Pemerintah daerah perlu memperkuat program pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru dan kepala sekolah melalui pelatihan berbasis kebutuhan, pendampingan, komunitas praktisi, serta evaluasi kinerja yang objektif.
Investasi terbaik dalam pendidikan bukan hanya membangun fasilitas fisik, melainkan juga membangun kualitas manusia yang mengelola dan menjalankan proses pendidikan.
Sinkronisasi Kebijakan: Provinsi dan Kabupaten/Kota Harus Berjalan Seirama
Salah satu tantangan pembangunan pendidikan daerah adalah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antartingkat pemerintahan. Kebijakan pendidikan di Kaltim membutuhkan pembagian peran yang jelas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan berbagai pemangku kepentingan pendidikan.
Hal ini penting karena kewenangan pengelolaan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan terbagi menurut jenjang dan jenis pendidikan. Sinkronisasi tersebut perlu diwujudkan melalui beberapa langkah strategis:
Pertama, menyusun peta jalan pembangunan pendidikan Kaltim yang menjadi acuan bersama lintas pemerintahan dan berorientasi jangka panjang.
Kedua, menyelaraskan program pendidikan provinsi dengan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota, khususnya dalam peningkatan mutu, pemerataan layanan, dan pengembangan SDM.
Ketiga, membangun sistem data pendidikan terpadu agar kebijakan dan alokasi anggaran didasarkan pada kebutuhan faktual.
Keempat, memperkuat koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, perguruan tinggi, serta lembaga pendidikan lainnya sesuai kewenangan masing-masing.
Kelima, mengoptimalkan peran Dewan Pendidikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Dewan Pendidikan tidak boleh hanya menjadi lembaga formalitas, tetapi harus hadir sebagai kekuatan partisipasi publik yang memberikan masukan objektif, konstruktif, dan berbasis kajian akademik.
Dalam perspektif good governance, kebijakan pendidikan yang berkualitas harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan.
IKN dan Masa Depan SDM Kaltim: Jangan Menjadi Penonton di Daerah Sendiri
Pembangunan IKN membuka peluang besar bagi transformasi ekonomi dan sosial Kaltim. Namun, peluang tersebut harus diantisipasi melalui kebijakan pendidikan yang mampu menyiapkan SDM lokal agar menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penonton.
Kebutuhan tenaga kerja masa depan tidak hanya menuntut ijazah formal, tetapi juga kompetensi teknologi, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, kewirausahaan, dan kemampuan memecahkan masalah.
Oleh karena itu, pendidikan Kaltim perlu memperkuat hubungan antara satuan pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, dan kebutuhan pembangunan IKN.
Pendidikan vokasi perlu diarahkan pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan pembangunan berkelanjutan. Perguruan tinggi perlu memperkuat riset terapan, inovasi teknologi, dan pengembangan keilmuan yang menjawab kebutuhan daerah.
Di sisi lain, pendidikan karakter tidak boleh ditinggalkan. Kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan nilai Pancasila, integritas, etika, moderasi beragama, toleransi, dan kecintaan terhadap kebudayaan lokal.
Kaltim memiliki kekayaan kearifan lokal dari masyarakat Dayak, Kutai, Banjar, Bugis, Jawa, Paser, dan berbagai komunitas lainnya. Nilai gotong royong, kebersamaan, penghormatan terhadap keberagaman, serta kepedulian terhadap lingkungan perlu menjadi bagian dari pendidikan karakter.
Dengan demikian, pendidikan Kaltim tidak hanya menghasilkan lulusan yang siap bekerja, tetapi juga manusia yang memiliki identitas kebangsaan, kecerdasan intelektual, kematangan spiritual, dan tanggung jawab sosial.
Mengukur Keberhasilan Pendidikan: Dari Anggaran Menuju Kompetensi Lulusan
Keberhasilan pendidikan daerah perlu diukur melalui indikator yang lebih komprehensif. Besarnya anggaran dan luasnya akses pendidikan merupakan faktor penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
Setidaknya terdapat enam indikator strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada dampak nyata yang dirasakan peserta didik, keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Penutup: Saatnya Menggeser Orientasi Kebijakan dari Pendidikan Gratis Menuju Pendidikan Bermutu dan Berkeadilan
Pendidikan Kaltim membutuhkan keberanian melakukan pembenahan paradigma kebijakan. Pendidikan gratis harus tetap diperjuangkan sebagai instrumen keadilan sosial, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap anak memperoleh pendidikan yang bermutu, setiap guru mendapatkan kesempatan pengembangan profesional, setiap sekolah memiliki lingkungan belajar yang layak, dan setiap lulusan memiliki kompetensi untuk menghadapi tantangan masa depan.
Dalam perspektif pembangunan jangka panjang, Kaltim membutuhkan Grand Design Pendidikan yang mampu mengintegrasikan pemerataan akses, peningkatan mutu, penguatan karakter, transformasi digital, dan relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan pembangunan IKN.
Kebijakan tersebut harus dibangun melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, perguruan tinggi, Dewan Pendidikan, dunia usaha, serta partisipasi masyarakat. Kita tidak boleh terjebak dalam paradigma bahwa semakin besar anggaran pendidikan, semakin berhasil pula pembangunan pendidikan.
Anggaran harus menjadi instrumen untuk menghasilkan perubahan kualitas manusia. Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan Kaltim menuju Indonesia Emas 2045 bukan ditentukan oleh seberapa banyak program pendidikan gratis yang diluncurkan, melainkan oleh seberapa besar perubahan kualitas SDM yang berhasil diwujudkan.
Pendidikan gratis membuka pintu kesempatan, pendidikan bermutu membangun kompetensi, dan pendidikan berkarakter menentukan arah masa depan peradaban.