JANGAN TUNGGU ANAK MENJADI KORBAN.

Sayangi putra-putri Anda. Jangan biarkan mereka mengalami kecelakaan di jalan raya.

---

SAATNYA SEKOLAH BERANI MELARANG SISWA MEMBAWA MOTOR

Oleh: Djoko Iriandono, S.E., M.A.
Ketua Komite SMAN 3 Samarinda

Keselamatan Anak Bukan untuk Ditawar

Ada sesuatu yang berbeda pagi itu di SMAN 3 Samarinda.

Seusai menghadiri rapat komite sekolah, saya berpamitan pulang. Kepala sekolah mengantar saya hingga ke tempat parkir kendaraan. Namun, sebelum masuk ke mobil, perhatian saya tertuju pada lahan parkir sepeda motor siswa yang tampak lengang. Pemandangan itu berbeda dari biasanya, ketika kendaraan berderet memenuhi area parkir.

Saya pun bertanya, apakah sebagian siswa sedang diliburkan atau ada hal lain yang menyebabkan suasana parkir tidak seramai biasanya.

Jawaban kepala sekolah sungguh menarik perhatian saya dan membuat saya berpikir panjang.

“Beberapa saat setelah mulai menjabat, saya memberlakukan kebijakan bahwa siswa yang berusia di bawah 17 tahun dan/atau belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak diperbolehkan membawa kendaraan bermotor ke sekolah,” jelas beliau.

Sebagai Ketua Komite SMAN 3 Samarinda, saya sangat mendukung kebijakan tersebut. Bahkan, saya berharap langkah serupa dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain.

Bagi saya, kebijakan ini bukan sekadar upaya mengurangi jumlah sepeda motor di halaman sekolah. Ada sesuatu yang jauh lebih penting, yakni keselamatan anak-anak kita.

Kebiasaan yang Terlalu Lama Dianggap Biasa

Kita tentu sering melihat siswa berseragam mengendarai sepeda motor menuju sekolah. Sebagian orang menganggapnya sebagai hal yang lumrah, terutama jika jarak rumah ke sekolah cukup jauh.

Selama anak terlihat mampu mengendarai kendaraan dan belum pernah mengalami kecelakaan, orang tua mungkin merasa tidak ada masalah. Padahal, tidak pernah mengalami kecelakaan bukan berarti seseorang terbebas dari risiko.

Kondisi jalan, cuaca, kepadatan lalu lintas, dan perilaku pengguna jalan lain dapat berubah sewaktu-waktu. Bahkan, pengendara yang merasa sudah mahir sekalipun tidak memiliki kendali atas semua kemungkinan tersebut.

Karena itu, pertanyaan yang perlu kita ajukan bukanlah apakah setiap siswa yang membawa sepeda motor pasti akan mengalami kecelakaan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa kita membiarkan anak menghadapi risiko yang sebenarnya dapat dikurangi?

Kita tidak perlu menunggu seorang siswa mengalami kecelakaan untuk menyadari pentingnya pencegahan. Jangan sampai kepedulian baru muncul setelah sebuah keluarga menerima kabar duka.

Keselamatan seharusnya menjadi perhatian sebelum musibah terjadi, bukan sekadar bahan pembicaraan setelah semuanya terlambat.

Bisa Mengendarai Belum Tentu Boleh Mengendarai

Ada perbedaan mendasar antara mampu mengendarai sepeda motor dan memenuhi persyaratan untuk mengendarainya di jalan umum.

Seorang anak mungkin sudah mahir mengendalikan gas, menggunakan rem, dan menjaga keseimbangan. Namun, keterampilan tersebut tidak otomatis membuatnya memenuhi persyaratan hukum untuk berkendara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan usia minimum 17 tahun untuk memperoleh SIM golongan C. Pengendara juga wajib memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraannya.

Artinya, siswa yang belum memenuhi persyaratan usia dan belum memiliki SIM yang sesuai tidak boleh mengendarai sepeda motor di jalan umum, sekalipun merasa sudah mampu atau mendapat izin dari orang tua.

Di sinilah sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran hukum. Ketaatan terhadap aturan tidak cukup diajarkan melalui buku pelajaran atau nasihat guru. Anak-anak perlu melihat bahwa aturan benar-benar dihormati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika sekolah menerapkan kebijakan secara konsisten, siswa belajar bahwa aturan bukan sekadar tulisan yang boleh diabaikan ketika terasa merepotkan.

Remaja Membutuhkan Kebebasan, tetapi Juga Batasan

Masa remaja merupakan periode ketika keinginan untuk mandiri tumbuh semakin kuat. Memiliki sepeda motor dapat memberikan kebanggaan tersendiri karena mereka merasa tidak lagi bergantung pada orang tua.

Keinginan tersebut sebenarnya wajar. Namun, kemandirian tidak cukup diukur dari kemampuan melakukan sesuatu seorang diri. Kemandirian juga berarti mampu mempertimbangkan risiko dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Dalam proses perkembangannya, remaja masih belajar mengelola dorongan sesaat, mempertimbangkan konsekuensi, dan menghadapi tekanan lingkungan pertemanan. Keinginan untuk diakui atau tidak ingin berbeda dari teman-temannya terkadang dapat memengaruhi keputusan yang mereka ambil.

Karena itu, pendampingan orang dewasa tetap diperlukan.

Melarang siswa yang belum memenuhi persyaratan membawa sepeda motor bukan berarti merampas kebebasan mereka. Justru, kebijakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab untuk melindungi mereka selama proses menuju kedewasaan.

Tentu, larangan perlu disertai penjelasan yang masuk akal. Anak harus memahami bahwa aturan dibuat bukan untuk mempersulit kehidupannya, melainkan untuk menjaga keselamatan dirinya dan orang lain.

Sekolah yang baik bukan hanya sekolah yang berani menuntut prestasi, tetapi juga sekolah yang berani mengambil langkah pencegahan demi melindungi peserta didiknya.

Orang Tua, Apakah Kita Sedang Melindungi Anak?

Persoalan ini tidak dapat dibebankan kepada sekolah semata. Orang tua juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keselamatan anak.

Sebagian orang tua memberikan sepeda motor kepada anaknya karena alasan praktis. Jarak rumah ke sekolah cukup jauh, waktu terbatas, atau tidak tersedia transportasi umum yang memadai. Kita perlu memahami bahwa kondisi setiap keluarga berbeda.

Namun, ada pertanyaan yang patut direnungkan: apakah sesuatu yang paling praktis selalu menjadi pilihan terbaik bagi anak?

Kasih sayang orang tua terkadang diwujudkan dengan memenuhi keinginan anak. Ketika anak meminta kendaraan agar dapat berangkat sendiri ke sekolah, orang tua berusaha mengabulkannya.

Padahal, kasih sayang juga membutuhkan keberanian untuk mengatakan tidak.

Orang tua perlu menjelaskan bahwa kemampuan mengendarai sepeda motor tidak otomatis berarti anak sudah memenuhi persyaratan untuk berkendara di jalan umum. Anak juga perlu memahami bahwa larangan tersebut bukan bentuk ketidakpercayaan, melainkan bagian dari tanggung jawab untuk melindungi keselamatannya.

Mungkin anak kecewa karena tidak dapat melakukan hal yang sama seperti teman-temannya. Namun, tidak semua kekecewaan harus dihindari. Salah satu tugas orang tua adalah membantu anak memahami batasan dan belajar menerima keputusan yang dibuat demi kebaikannya.

Keteladanan juga tidak kalah penting. Sulit mengajarkan anak menghormati aturan jika orang dewasa di sekitarnya justru terbiasa mencari alasan untuk melanggarnya.

Anak-anak tidak hanya belajar dari apa yang kita katakan, tetapi juga dari apa yang kita lakukan.

Larangan Harus Disertai Solusi

Mendukung kebijakan sekolah bukan berarti menutup mata terhadap persoalan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya.

Ada siswa yang tinggal dekat dengan sekolah, tetapi ada pula yang harus menempuh perjalanan cukup jauh. Sebagian orang tua dapat mengantar anak setiap pagi, sementara sebagian lainnya harus bekerja sejak dini hari.

Karena itu, kebijakan larangan membawa kendaraan bagi siswa yang belum memenuhi persyaratan perlu disertai komunikasi yang baik dan upaya mencari alternatif transportasi.

Sekolah dapat menjajaki pengaturan antar-jemput bersama orang tua, perjalanan bersama keluarga siswa lain, pemanfaatan angkutan umum yang tersedia, atau layanan antar-jemput apabila memungkinkan. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan transportasi pelajar.

Pilihan tersebut tentu harus disesuaikan dengan kondisi setempat, kemampuan keluarga, biaya, dan standar keselamatan.

Dengan demikian, sekolah tetap tegas dalam menegakkan aturan tanpa mengabaikan kesulitan yang dihadapi siswa.

Ketegasan dan kepedulian bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya justru harus berjalan beriringan.

Kebijakan juga perlu disosialisasikan dengan jelas, diterapkan secara konsisten, dan dievaluasi secara berkala. Tujuannya bukan sekadar menghentikan perilaku yang tidak sesuai, melainkan membangun kesadaran agar siswa memahami dan menaati aturan dengan penuh tanggung jawab.

Komite Sekolah Harus Menjadi Bagian dari Solusi

Sebagai Ketua Komite SMAN 3 Samarinda, saya memandang bahwa dukungan terhadap kebijakan sekolah tidak cukup disampaikan melalui pernyataan setuju.

Komite sekolah dapat membantu menyosialisasikan pentingnya keselamatan berkendara, mengajak orang tua mematuhi ketentuan hukum, serta menjembatani komunikasi apabila muncul kendala dalam penerapan kebijakan.

Komite juga dapat mendorong evaluasi berkala agar pelaksanaan aturan berjalan konsisten dan kebutuhan transportasi siswa tetap diperhatikan.

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Kepala sekolah mengelola satuan pendidikan, guru mendampingi proses pembelajaran, orang tua mendidik anak di rumah, sedangkan komite membantu membangun kemitraan antara sekolah dan keluarga.

Jika semua pihak bergerak ke arah yang sama, pendidikan karakter akan lebih mudah diwujudkan.

Anak-anak tidak hanya mendengar nasihat tentang kedisiplinan, tetapi juga melihat contoh nyata bagaimana aturan dihormati dan tanggung jawab dilaksanakan.

Karena itu, kebijakan kepala sekolah SMAN 3 Samarinda patut diapresiasi. Langkah tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian akademik, tetapi juga keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada keselamatan peserta didik.

Jangan Menunggu Musibah untuk Berubah

Kita sering melihat bahwa perhatian terhadap keselamatan meningkat setelah terjadi kecelakaan. Berbagai nasihat disampaikan, imbauan diterbitkan, dan pentingnya pengawasan orang tua kembali dibicarakan.

Namun, ketika waktu berlalu, perhatian itu bisa mereda. Kebiasaan lama kembali berlangsung hingga peristiwa serupa terjadi lagi.

Apakah kita ingin terus berada dalam lingkaran seperti ini? Menunggu musibah, merasa prihatin, menyampaikan imbauan, lalu kembali lupa?

Kita seharusnya mampu belajar dari risiko sebelum menjadi korban. Kita tidak perlu menunggu anak mengalami kecelakaan untuk menyadari bahwa pencegahan jauh lebih baik daripada penyesalan.

Kebijakan yang diterapkan SMAN 3 Samarinda patut menjadi inspirasi bagi sekolah lain. Penerapannya tentu perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing, tetapi prinsipnya jelas: keselamatan siswa harus menjadi prioritas dan kepatuhan terhadap hukum perlu dibangun sejak bangku sekolah.

Larangan membawa sepeda motor bukan satu-satunya upaya untuk menciptakan keselamatan. Pendidikan berlalu lintas, penggunaan perlengkapan keselamatan, pengawasan orang tua, dan pembiasaan perilaku tertib tetap diperlukan.

Semua upaya itu harus berjalan bersama.

Saya kembali teringat pada lahan parkir yang lengang di SMAN 3 Samarinda pagi itu. Pemandangan sederhana tersebut menyimpan pesan yang patut direnungkan: ada upaya mengurangi risiko, menegakkan aturan, dan menempatkan keselamatan peserta didik di atas kenyamanan sesaat.

Saya berharap langkah tersebut dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain untuk meninjau kebijakan keselamatan peserta didik di lingkungan masing-masing.

Kita tidak ingin anak-anak hanya tumbuh menjadi generasi yang cerdas secara akademik. Kita juga ingin mereka menjadi manusia yang memahami tanggung jawab, menghargai hukum, dan mampu mengambil keputusan secara bijaksana.

Tugas kita bukan sekadar mengantarkan mereka ke gerbang sekolah setiap pagi. Tugas kita juga memastikan bahwa mereka memperoleh lingkungan yang aman untuk belajar, tumbuh, dan mempersiapkan masa depan.

Lebih baik anak kecewa hari ini karena belum diizinkan membawa sepeda motor daripada sebuah keluarga menanggung duka yang tidak dapat dipulihkan.

Kalimat itu bukan ajakan untuk membatasi anak tanpa pertimbangan. Ini adalah pengingat bahwa kasih sayang terkadang menuntut keputusan tegas demi melindungi mereka yang kita cintai.

Mari kita mulai dari hal yang dapat kita lakukan sekarang: sekolah berani mengambil kebijakan yang bertanggung jawab, orang tua memberikan teladan, komite membangun kemitraan, dan masyarakat ikut menumbuhkan budaya keselamatan.

Jangan tunggu anak menjadi korban untuk mulai bertindak.

Sebab, menjaga keselamatan anak bukan hanya urusan sekolah atau keluarga. Itu adalah tanggung jawab kita bersama.