KEMERDEKAAN SEJATI

Merdeka sejati berarti terbebas dari segala bentuk penjajahan.

---

Artikel ini saya dedikasikan kepada segenap bangsa Indonesia—kepada mereka yang tetap mencintai negeri ini, tetapi tidak pernah berhenti bertanya; kepada mereka yang masih percaya bahwa Indonesia bisa menjadi lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat. Sebab mencintai Indonesia bukan hanya tentang bangga menjadi bagian dari bangsa ini, tetapi juga tentang keberanian untuk melihat kenyataan, menyampaikan kritik, dan ikut memperjuangkan perubahan.

 

“Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”: Antara Slogan dan Realita

Oleh: Djoko Iriandono, S.E., M.A.^*)

Agustus selalu punya suasana sendiri.

Bendera merah putih tiba-tiba ada di mana-mana. Di depan rumah, kantor, sekolah, gang-gang kampung, sampai warung kopi. Lagu-lagu perjuanganpun diputar lagi. Anak-anak ikut lomba. Orang dewasa ikut meramaikan. Ada yang panjat pinang, tarik tambang, balap karung. Seru. Ramai. Dan memang begitulah cara kita merayakan kemerdekaan.

Tetapi, kalau boleh jujur, di sela-sela kegembiraan itu ada satu pertanyaan yang kadang bikin kita tidak nyaman.

Kita ini apa sudah benar-benar merdeka dalam arti yang sesungguhnya, apa belum sih?

Bukan soal merdeka dari penjajahan Belanda atau Jepang. Itu jelas. Indonesia sudah merdeka. Kita punya negara sendiri, pemerintahan sendiri, bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri.

Yang saya maksud adalah kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.

Apakah rakyat sudah benar-benar merasa hidupnya lebih baik?

Apakah keadilan sudah dirasakan semua orang?

Apakah kekayaan negeri ini sudah benar-benar membawa kesejahteraan bagi rakyat banyak?

Nah, di sini persoalannya mulai menarik.

Merdeka, tetapi masih banyak yang susah

Kita tentu tidak boleh menjadi bangsa yang lupa sejarah. Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dibayar dengan pengorbanan yang luar biasa. Ada darah, air mata, kehilangan keluarga, bahkan nyawa.

Jadi, ketika kita mempertanyakan kondisi bangsa hari ini, jangan buru-buru dianggap tidak nasionalis. Jangan katakan kalau kita bisanya Cuma mengkritik. Jangan pula sedikit-sedikit dibilang tidak bersyukur.

Justru karena kita menghargai kemerdekaan itulah kita perlu bertanya: kemerdekaan ini mau kita bawa ke mana?

Sebab kemerdekaan bukan cuma soal upacara setiap tanggal 17 Agustus.

Bukan cuma soal bendera.

Bukan cuma soal menyanyikan Indonesia Raya dengan suara lantang.

Kemerdekaan mestinya terasa di meja makan rakyat.

Terasa ketika anak-anak bisa sekolah dengan baik.

Terasa ketika orang tua tidak pusing memikirkan biaya pendidikan.

Terasa ketika petani mendapatkan harga jual hasil panen yang layak.

Terasa ketika buruh mendapatkan upah yang manusiawi.

Dan, ini yang menurut saya penting, terasa ketika guru bisa hidup layak dari profesinya.

Kita sering mengatakan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kalimat itu bagus. Sangat bagus malah. Tetapi jangan sampai kalimat tersebut berubah menjadi alasan untuk membiarkan guru hidup pas-pasan.

BPS mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 sebesar sekitar Rp609.160 per kapita per bulan, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 23,85 juta orang.

Sekarang bayangkan, masih ada guru yang mendapatkan penghasilan hanya sekitar Rp300 ribu per-bulan.

Mungkin ada yang langsung berkata, “Itu kan kasus tertentu.”

Betul. Tidak semua guru mengalami kondisi seperti itu. Tetapi persoalannya menjadi lebih serius ketika kita mendengar kabar tentang guru-guru PPPK yang terancam tidak menerima gaji karena persoalan kemampuan fiskal daerah dan transfer anggaran dari pemerintah pusat.

Lalu kita bertanya-tanya: kok bisa?

Kita sudah 81 tahun merdeka. Negara ini sudah mengalami begitu banyak perubahan. Anggaran pendidikan juga sangat besar. Tetapi untuk memastikan guru menerima haknya tepat waktu saja masih terdengar kabar “kembang-kempis”.

Ini bukan soal angka semata.

Ini tentang orang yang setiap hari berdiri di depan kelas, mengajar anak-anak kita, mendidik, membimbing, menanamkan karakter, dan ikut menentukan seperti apa wajah Indonesia beberapa puluh tahun ke depan.

Guru diminta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tetapi apakah kehidupan gurunya sendiri sudah cukup sejahtera?

Nah, di sinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur: kalau guru yang mendidik generasi bangsa saja masih harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebenarnya kemerdekaan itu sudah sampai di mana?

Pertanyaan ini mungkin terdengar pedas.

Tetapi sesekali memang kita perlu bicara apa adanya. Bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, melainkan agar kita tidak kehilangan arah dalam mengisi kemerdekaan.

Ini soal penghargaan terhadap manusia.

Yang kaya makin kaya?

Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap persoalan ketimpangan.

Indonesia memang berkembang. Jalan dibangun. Gedung tinggi tumbuh. Teknologi makin maju. Ekonomi digital luar biasa pesat. Banyak anak muda sekarang bisa membangun bisnis dari kamar tidur. Ini semua patut diapresiasi.

Tetapi pertanyaannya sederhana: pertumbuhan itu dirasakan siapa saja?

World Inequality Report 2026 menunjukkan bahwa 10 persen penduduk teratas di Indonesia menguasai sekitar 59 persen kekayaan nasional. Sementara 50 persen penduduk terbawah hanya memiliki sekitar 2,5 persen kekayaan. Untuk pendapatan, 10 persen kelompok teratas memperoleh sekitar 46 persen, sedangkan separuh penduduk terbawah sekitar 14 persen.

Angka seperti ini jangan hanya dilihat sebagai tabel statistik.

Di balik angka itu ada manusia.

Ada orang yang bisa membeli rumah dengan mudah, bahkan lebih dari satu. Ada yang punya tanah, saham, perusahaan, kendaraan, investasi.

Tetapi ada juga orang yang untuk membeli rumah sederhana harus menabung bertahun-tahun.

Ada keluarga yang kalau harga beras naik sedikit saja langsung pusing.

Ada orang tua yang harus berpikir berkali-kali sebelum membeli sepatu sekolah anaknya.

Ada mahasiswa yang kuliah sambil bekerja karena orang tuanya tidak mampu membiayai seluruh kebutuhan.

Ini bukan cerita sedih dalam sinetron. Ini realitas.

Dan kalau realitas seperti ini masih ada setelah 81 tahun merdeka, rasanya kita memang perlu duduk sebentar. Tarik napas. Lalu bertanya, apa yang sebenarnya sedang kita bangun? Apa yang salah dari semua ini?

Jangan sampai kemerdekaan hanya jadi seremoni

Saya kira tidak ada yang salah dengan melaksanakan lomba dan pertandingan dalam merayakan HUT Kemerdekaan seperti  karnaval, panjat pinang, tarik tambang, balap karung, sepak bola memakai sarung dan lomba lainnya yang menimbulkan gelak tawa bagi pemain dan penontonya.

Tidak ada yang salah dengan memasang bendera, umbul-umbul, dan menghias kampung dengan pernak-pernik yang terlihat indah dan ramai.

Tidak ada yang salah dengan upacara dan renungan suci serta seremonial lainnya.

Semua itu penting. Kita membutuhkan simbol. Kita membutuhkan tradisi. Kita membutuhkan cara untuk mengingat perjuangan para pendahulu.

Tetapi jangan sampai kemerdekaan berhenti di sana.

Pagi upacara.

Siang makan bersama.

Sore lomba.

Malam hiburan.

Besok selesai.

Padahal problem bangsa tetap sama.

Guru masih bingung dengan kesejahteraan.

Petani masih bingung dengan harga beli pupuk dan harga jual hasil panen.

Nelayan masih berhadapan dengan biaya operasional yang tinggi.

Anak-anak dari keluarga kurang mampu masih berjuang mendapatkan pendidikan berkualitas.

UMKM masih kesulitan mendapatkan akses modal dan pasar.

Dan ketimpangan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.

Kalau begitu, jangan-jangan kita terlalu sibuk merayakan kemerdekaan sampai lupa mengisinya.

Bung Karno menyebutnya “jembatan emas”

Bung Karno pernah menggambarkan kemerdekaan sebagai “jembatan emas” menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Kalimat ini menurut saya sangat dalam.

Artinya, merdeka bukan tujuan terakhir.

Merdeka itu baru pintu masuk.

Jembatannya harus kita lalui.

Nah, masalahnya sekarang, setelah 81 tahun, jangan-jangan sebagian dari kita sudah nyaman berdiri di atas jembatan, tetapi lupa ke mana jembatan itu seharusnya membawa kita.

Kemerdekaan seharusnya membawa rakyat menuju kehidupan yang lebih baik.

Bukan sekadar membuat kita bebas berbicara.

Bukan sekadar bebas memilih pemimpin.

Bukan sekadar bebas memasang bendera.

Tetapi juga bebas dari kemiskinan yang menjerat.

Bebas dari ketidakadilan.

Bebas dari keterbelakangan.

Bebas dari kesempatan yang hanya terbuka bagi mereka yang punya uang dan koneksi.

Dan di sinilah negara punya pekerjaan besar.

Pembangunan jangan hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Jangan hanya bangga dengan gedung tinggi dan proyek besar.

Yang lebih penting adalah apakah orang kecil ikut naik kelas.

Kalau ekonomi tumbuh, tetapi rakyat kecil tetap sulit membeli kebutuhan pokok, kita perlu bertanya lagi.

Kalau sekolah semakin banyak, tetapi masih ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi, kita perlu bertanya lagi.

Kalau teknologi semakin canggih, tetapi guru masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, kita juga perlu bertanya lagi.

Bertanya bukan berarti membenci negeri.

Kritik bukan berarti tidak nasionalis. Kritik bukan berarti menentang. Dan kritik bukan berarti membenci pemerintah atau tidak menghargai bangsa sendiri. Kritik justru bisa menjadi bentuk kepedulian.

Sebab, bangsa yang sehat bukan bangsa yang hanya pandai memuji, tetapi bangsa yang legowo ketika menerima kritik dan berani melihat kekurangan, mengakuinya, lalu memperbaikinya.

Bangsa yang sehat justru adalah bangsa yang berani bercermin.

Jangan alergi terhadap kritik

Kadang kita punya kebiasaan yang agak aneh.

Kalau seseorang memuji pemerintah, dianggap cinta Indonesia.

Kalau seseorang mengkritik pemerintah, langsung dicap macam-macam.

Menurut saya, cara berpikir seperti ini harus ditinggalkan.

Indonesia terlalu besar untuk dibangun hanya dengan pujian.

Kita membutuhkan kritik. Tentu kritik yang membangun, masuk akal, dan berbasis data, bukan asal nyinyir. Bukan hoaks. Bukan fitnah. Bukan juga sekadar mencari sensasi.

Tetapi kritik yang lahir dari kepedulian.

Kita boleh berbeda pendapat. Boleh tidak setuju. Boleh mempertanyakan kebijakan. Yang penting jangan kehilangan akal sehat dan jangan kehilangan rasa cinta kepada negeri.

Sebab kalau semua orang hanya bilang “aman, aman, aman”, padahal ada persoalan di depan mata, siapa yang akan mengingatkan?

Kemerdekaan itu pekerjaan rumah kita bersama

Jadi, ketika tahun ini kita memperingati 81 tahun Indonesia merdeka, mungkin kita perlu sedikit mengubah pertanyaan.

Jangan hanya bertanya:

“Sudah berapa tahun Indonesia merdeka?”

Tetapi tanyakan juga:

“Seberapa jauh kemerdekaan itu sudah dirasakan rakyat?”

Apakah seluruh rakyat sudah hidup lebih layak?

Apakah kesempatan sudah lebih adil bagi setiap warga negara?

Apakah guru sudah dihargai secara layak?

Apakah petani dan nelayan sudah mendapatkan perlindungan yang memadai?

Apakah anak-anak dari keluarga miskin sudah memiliki peluang yang sama untuk meraih masa depan?

Dan yang paling penting, apakah kekayaan negeri ini benar-benar sudah digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?

Kalau jawabannya belum sepenuhnya, ya tidak perlu malu mengakuinya.

Namanya juga perjalanan.

Indonesia masih punya pekerjaan rumah yang panjang.

Kita memang sudah merdeka dari penjajahan fisik. Tetapi perjuangan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan belum selesai.

Mungkin inilah makna kemerdekaan yang lebih dewasa.

Bukan sekadar bangga karena kita sudah merdeka.

Tetapi juga merasa ikut bertanggung jawab agar kemerdekaan itu benar-benar punya arti bagi semua orang.

Sebab merah putih bukan hanya untuk dikibarkan.

Merah putih juga harus terasa dalam kehidupan rakyat.

Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah ketika setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang adil untuk hidup layak, tumbuh, belajar, bekerja, dan meraih masa depan.

Kalau itu belum sepenuhnya terwujud, ya perjuangan belum selesai.

Dan mungkin memang begitu hakikatnya. Perjuangan selamanya memang tak akan pernah berhenti.

Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dipertahankan dan diperjuangkan.

Merdeka! Merdeka! Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia ke-81

^{*) Kominfo BPIC Kaltim}