Jangan Sampai SPP Kembali.
Pendidikan bukalah beban APBD, tetapi investasi masa depan bangsa.
Saatnya Kalimantan Timur Menjadi Contoh, Bukan Ikut Arus
Oleh: Djoko Iriandono, S.E., M.A.
Beberapa hari terakhir, publik kembali dihadapkan pada sebuah wacana yang cukup menggelisahkan, yaitu: kemungkinan siswa SMA dan SMK negeri kembali membayar SPP. Isu ini segera menyebar luas melalui berbagai media dan memicu beragam reaksi. Ada orang tua yang merasa cemas, ada yang mempertanyakannya, dan ada pula yang menganggapnya sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya biaya pendidikan.
Namun, perlu dipahami bahwa hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah pusat yang mewajibkan seluruh siswa SMA dan SMK negeri kembali membayar SPP. Wacana yang berkembang masih sebatas usulan dari sejumlah pihak sebagai respons terhadap meningkatnya beban pembiayaan pendidikan di berbagai daerah. Alasan yang dikemukakan pun hampir seragam, yakni semakin beratnya tekanan anggaran pendidikan, sementara biaya operasional sekolah terus meningkat dan dinilai belum sepenuhnya dapat ditopang oleh dana bantuan pemerintah.
Dalam situasi seperti itu, muncul gagasan agar orang tua kembali dilibatkan melalui pembayaran SPP. Bagi sebagian kalangan, usulan tersebut terdengar logis. Sekolah membutuhkan biaya untuk mempertahankan mutu layanan, sementara pemerintah menghadapi keterbatasan fiskal. Jika dana yang tersedia belum mencukupi, mengapa tidak meminta masyarakat ikut menanggung sebagian biaya pendidikan? Sekilas, persoalan itu tampak sederhana dan seolah-olah menawarkan jalan keluar yang cepat.
Namun, benarkah mengembalikan SPP merupakan solusi yang paling tepat? Di sinilah kita perlu melihat persoalan ini secara lebih utuh. Pendidikan bukan sekadar urusan pembiayaan sekolah, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut akses masyarakat terhadap pendidikan harus dipertimbangkan secara hati-hati, tidak hanya dari sisi kemampuan anggaran pemerintah, tetapi juga dari sisi keadilan sosial dan dampaknya terhadap kesempatan belajar anak-anak Indonesia.
Sebagai mantan guru, kepala sekolah, sekaligus birokrat yang pernah mengelola bidang pendidikan, saya memahami bahwa menjalankan sebuah sekolah memang tidak murah. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat membantu, tetapi dalam praktiknya belum selalu mampu memenuhi seluruh kebutuhan operasional. Perawatan gedung, pengadaan sarana pembelajaran, laboratorium, jaringan internet, listrik, keamanan, kebersihan, hingga peningkatan kompetensi guru membutuhkan biaya yang terus meningkat setiap tahun. Di sisi lain, masyarakat juga berharap sekolah mampu memberikan layanan yang semakin berkualitas. Tuntutan tersebut tentu membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai.
Akan tetapi, keterbatasan anggaran tidak boleh serta-merta diatasi dengan mengalihkan beban kepada orang tua. Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara. Negara memang tidak harus menanggung seluruh biaya pendidikan tanpa batas, tetapi negara berkewajiban memastikan bahwa kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi seorang anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Pengalaman menunjukkan bahwa bagi keluarga dengan kondisi ekonomi mapan, membayar SPP mungkin bukan persoalan yang berarti. Namun, bagi keluarga yang hidup dengan penghasilan pas-pasan, tambahan biaya sebesar Rp100.000 hingga Rp300.000 per bulan dapat menjadi beban yang cukup berat. Terlebih jika dalam satu keluarga terdapat dua atau tiga anak yang masih bersekolah. Ketika pendapatan tidak lagi seimbang dengan kebutuhan hidup, pendidikan sering kali menjadi pengeluaran yang terpaksa dikurangi. Dalam kondisi seperti itu, risiko meningkatnya angka putus sekolah maupun menurunnya partisipasi pendidikan menjadi sesuatu yang patut diwaspadai.
Karena itu, perdebatan tentang SPP seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan sederhana, "perlu atau tidak perlu." Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara mampu menghadirkan sistem pembiayaan pendidikan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan tetap menjamin mutu layanan pendidikan. Perlu kita sadari bahwa yang sedang dipertaruhkan bukan hanya keseimbangan anggaran, melainkan masa depan jutaan anak Indonesia.
Kalimantan Timur Jangan Ikut-Ikutan
Di tengah munculnya berbagai wacana tersebut, saya berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak ikut-ikutan menghidupkan kembali SPP bagi SMA dan SMK negeri.
Mengapa?
Karena Kalimantan Timur telah memiliki komitmen yang jauh lebih besar melalui program Gratispol. Pemerintah Provinsi secara terbuka menyatakan bahwa pendidikan gratis merupakan salah satu program unggulan, bahkan telah diikuti dengan berbagai langkah implementasi seperti pembiayaan pendidikan, bantuan seragam sekolah, hingga dukungan terhadap pendidikan tinggi.
Komitmen tersebut bukan sekadar slogan politik. Ia telah menjadi harapan masyarakat.
Dalam demokrasi, janji kampanye bukan hanya alat untuk memperoleh suara. Setelah pemimpin terpilih, janji itu berubah menjadi kontrak moral dengan rakyat.
Karena itu, apabila di kemudian hari masyarakat justru kembali dibebani SPP hal itu berpotensi menimbulkan kekecewaan publik dan menguji konsistensi pemerintah terhadap komitmen Gratispol.
Bukankah pendidikan gratis adalah salah satu janji utama yang disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Timur?
Masyarakat tentu berhak mengingatkan pemerintah terhadap komitmen yang pernah disampaikan.
Kaltim Memiliki Kemampuan Fiskal
Harapan masyarakat tersebut bukanlah sesuatu yang berlebihan.
Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu provinsi dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Batu bara, minyak bumi, gas alam, perkebunan, kehutanan, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional.
Di samping itu, Kalimantan Timur juga menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan semakin meningkatkan aktivitas ekonomi di masa depan.
Dengan potensi tersebut, masyarakat tentu berharap sebagian kekayaan daerah benar-benar dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas, terutama pendidikan.
Kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi kekayaan alam itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh generasi muda Kalimantan Timur?
Belajar dari Program Makan Bergizi Gratis
Di tingkat nasional, pemerintah melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran ratusan triliun sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Terlepas dari berbagai perdebatan mengenai efektivitas pelaksanaannya, semangat dasar program tersebut patut diapresiasi. Negara hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak Indonesia.
Logika yang sama seharusnya juga berlaku bagi pendidikan.
Jika negara mampu menyediakan anggaran yang sangat besar untuk memastikan anak memperoleh makanan bergizi, maka pendidikan sebagai investasi jangka panjang juga layak memperoleh perhatian yang sama besarnya.
Perlu ditegaskan, belum ada bukti bahwa wacana pengembalian SPP muncul akibat langsung dari pembiayaan MBG. Namun keduanya mengingatkan kita pada satu hal: setiap kebijakan besar membutuhkan konsistensi pendanaan dan keberanian menetapkan prioritas. Jangan sampai satu komitmen publik dibangun dengan mengorbankan komitmen publik yang lain.
Pendidikan Bukan Beban Anggaran
Investasi memang selalu menuntut pengorbanan pada hari ini, tetapi manfaatnya akan dipetik di masa depan. Begitu pula dengan pendidikan. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk membangun sekolah, meningkatkan kualitas guru, menyediakan sarana pembelajaran, dan membuka akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa sesungguhnya adalah investasi untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berdaya saing.
Karena itu, pendidikan tidak seharusnya dipandang sebagai beban APBD, melainkan sebagai investasi strategis daerah. Jalan raya memang dapat mempercepat mobilitas kendaraan. Pelabuhan memperlancar distribusi barang. Bandara meningkatkan konektivitas antarwilayah. Semua itu penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, hanya pendidikan yang mampu mengubah kualitas hidup manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Infrastruktur membangun wilayah, tetapi pendidikan membangun peradaban.
Sejarah dunia telah membuktikannya. Tidak ada negara maju yang berhasil karena mengurangi investasi di bidang pendidikan. Sebaliknya, hampir semua negara yang kini menikmati kemajuan ekonomi, teknologi, dan kesejahteraan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan. Mereka menyadari bahwa sumber daya alam suatu saat akan habis, tetapi manusia yang terdidik akan terus melahirkan ilmu pengetahuan, inovasi, dan peradaban.
Jangan Biarkan Mimpi Anak-Anak Berhenti karena Uang
Anak-anak Kalimantan Timur hari ini sedang mempersiapkan diri menjadi tenaga profesional yang kelak akan mengelola daerahnya sendiri. Mereka akan menjadi guru, dokter, insinyur, peneliti, pengusaha, birokrat, bahkan pemimpin yang menentukan arah pembangunan Benua Etam.
Karena itu, jangan biarkan langkah mereka terhambat oleh persoalan yang sebenarnya masih dapat diselesaikan melalui kebijakan anggaran yang berpihak kepada rakyat.
Jika pemerintah pusat masih memperdebatkan apakah SPP perlu dikembalikan, maka Kalimantan Timur justru memiliki kesempatan untuk menunjukkan arah yang berbeda.
Biarkan provinsi ini dikenal bukan hanya karena kekayaan batu bara, minyak, dan gasnya.
Biarkan Kalimantan Timur dikenal sebagai provinsi yang membuktikan bahwa kekayaan alam dapat benar-benar diubah menjadi kekayaan sumber daya manusia.
Tambang suatu saat akan habis. Minyak dan gas pun tidak akan selamanya menjadi penopang ekonomi. Namun manusia yang terdidik akan terus melahirkan gagasan, inovasi, dan peradaban. Lihatlah Singapura. Di tengah keterbatasan sumber daya alam, negara itu mampu menjadi pusat perdagangan, keuangan, pendidikan, dan teknologi dunia karena menjadikan kualitas manusia sebagai modal utama pembangunan. Pelajaran besarnya sederhana: bangsa yang berinvestasi pada manusia akan memiliki masa depan, sedangkan bangsa yang hanya mengandalkan kekayaan alam sedang menghabiskan warisan generasi berikutnya.
Ingat! Peradaban yang besar selalu dimulai dari satu keputusan sederhana: tidak membiarkan anak-anak kehilangan kesempatan belajar hanya karena alasan biaya.
*) Pemerharti Pendidikan Kaltim.
Artikel Terbaru
Berita Terbaru
