Nilai TKA yang Mengusik Nurani Pendidikan Kita (Bagian 2)

Nilai rapor tinggi, tetapi nilai TKA rendah. Kenapa bisa?

---

Refleksi atas Rendahnya Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD dan SMP

Oleh: Djoko Iriandono, S.E., M.A.

 

Ketika Kebijakan Pendidikan Berhadapan dengan Realitas di Lapangan

Tidak ada kebijakan pendidikan yang lahir dengan niat untuk menurunkan mutu pendidikan. Setiap kebijakan pada dasarnya dirancang untuk menjawab persoalan zamannya. Namun, sebagaimana kebijakan di bidang lain, implementasi di lapangan sering kali menghasilkan dampak yang tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan.

Oleh karena itu, ketika hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun 2026 menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi peserta didik masih relatif rendah, kita perlu memiliki keberanian untuk mengevaluasi seluruh komponen sistem pendidikan secara objektif. Evaluasi bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menghasilkan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran.

Apakah Penghapusan Ujian Nasional Berpengaruh?

Sejak Ujian Nasional ditiadakan, muncul dua pandangan yang berbeda.

Kelompok pertama menyambut baik kebijakan tersebut. Mereka berpendapat bahwa Ujian Nasional selama bertahun-tahun telah menimbulkan tekanan psikologis yang besar bagi peserta didik. Tidak sedikit sekolah yang lebih sibuk mengejar kelulusan dibandingkan membangun kompetensi. Akibatnya, pembelajaran sering berubah menjadi latihan mengerjakan soal.

Namun di sisi lain, muncul pula pandangan bahwa hilangnya Ujian Nasional telah mengurangi salah satu faktor yang selama ini mendorong siswa untuk belajar lebih sungguh-sungguh. Guru, sekolah, peserta didik, bahkan orang tua memiliki target yang sama sehingga tercipta budaya belajar yang lebih terarah menjelang pelaksanaan ujian.

Kini, ketika tidak lagi terdapat evaluasi nasional yang bersifat menyeluruh, sebagian masyarakat merasakan adanya penurunan motivasi belajar. Tidak sedikit siswa yang menganggap bahwa belajar keras tidak lagi menjadi kebutuhan mendesak.

Tentu saja, pendapat tersebut masih memerlukan kajian ilmiah yang lebih mendalam. Akan tetapi, sebagai sebuah hipotesis, pandangan tersebut layak menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

Persoalan yang sesungguhnya bukanlah apakah Ujian Nasional harus dihidupkan kembali atau tidak. Persoalan utamanya adalah bagaimana menghadirkan sebuah sistem evaluasi nasional yang mampu menjaga semangat belajar peserta didik sekaligus mendorong sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan.

Kenaikan Kelas: Antara Kepedulian dan Konsekuensi

Perubahan paradigma pendidikan juga membawa kebijakan yang lebih memberi perhatian kepada aspek psikologis peserta didik. Salah satunya adalah kecenderungan semakin sedikitnya peserta didik yang tinggal kelas.

Kebijakan ini lahir dari niat baik. Tinggal kelas sering dianggap berdampak negatif terhadap kepercayaan diri anak dan belum tentu menjadi solusi terhadap kesulitan belajar yang mereka alami.

Namun dalam praktiknya, sebagian masyarakat mulai menangkap pesan yang berbeda.

Muncul anggapan bahwa hampir semua peserta didik pada akhirnya akan naik kelas, meskipun kompetensi dasarnya belum sepenuhnya tercapai.

Apabila persepsi seperti ini berkembang, motivasi belajar sebagian peserta didik dapat menurun. Mereka merasa bahwa apa pun hasil belajarnya, peluang untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya tetap terbuka.

Yang menjadi persoalan sesungguhnya bukanlah naik kelas atau tinggal kelas.

Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap peserta didik benar-benar menguasai kompetensi dasar sebelum melanjutkan ke materi yang lebih tinggi.

Bayangkan apabila seorang siswa belum benar-benar memahami operasi pecahan di sekolah dasar, tetapi tetap melanjutkan ke jenjang SMP. Kesulitan tersebut akan terus terbawa ketika mempelajari aljabar, persamaan linear, hingga geometri.

Akibatnya, kesenjangan kompetensi semakin melebar dari tahun ke tahun.

Ketika Nilai Rapor Tidak Lagi Menjadi Cermin Kompetensi

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah sistem penilaian di sekolah.

Dalam beberapa tahun terakhir, nilai rapor menjadi salah satu komponen penting dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Secara konsep, kebijakan ini memiliki tujuan yang baik. Penilaian tidak lagi ditentukan hanya oleh satu kali ujian, tetapi memperhatikan proses belajar selama bertahun-tahun.

Sayangnya, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Standar penilaian antarsekolah masih sangat beragam.

Ada sekolah yang menerapkan penilaian secara sangat ketat.

Sebaliknya, ada pula sekolah yang relatif longgar dalam memberikan nilai.

Dalam situasi seperti ini, muncul kecenderungan sebagian sekolah memberikan nilai rapor yang tinggi agar lulusannya memiliki peluang lebih besar diterima di sekolah favorit.

Fenomena inilah yang sering disebut sebagai inflasi nilai.

Nilai rapor terus meningkat, tetapi kemampuan riil peserta didik tidak selalu mengalami peningkatan yang sama.

Inilah sebabnya mengapa kita sering menemukan peserta didik dengan nilai rapor Matematika di atas 85, tetapi memperoleh nilai TKA dibawah 50.

Perbedaan tersebut bukan hanya menjadi persoalan bagi sekolah, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penilaian pendidikan.

Nilai yang terlalu tinggi memang tampak membanggakan.

Namun apabila tidak mencerminkan kompetensi yang sebenarnya, nilai tersebut justru dapat menyesatkan peserta didik maupun orang tua.

Ketika Orang Tua Kehilangan Rasa Khawatir

Ada satu dampak lain yang jarang dibicarakan.

Kebijakan pendidikan tidak hanya memengaruhi perilaku sekolah dan peserta didik, tetapi juga memengaruhi cara berpikir orang tua.

Ketika kenaikan kelas hampir selalu terjadi, ketika seleksi masuk sekolah lebih banyak menggunakan nilai rapor yang cenderung tinggi, sebagian orang tua merasa tidak perlu lagi memberikan pendampingan belajar secara intensif kepada anak-anak mereka.

Mereka percaya bahwa selama anak tetap bersekolah dan memperoleh nilai rapor yang baik, semuanya akan berjalan dengan sendirinya.

Padahal pendidikan yang berhasil justru lahir dari kolaborasi yang erat antara sekolah dan keluarga.

Guru hanya mendampingi anak selama beberapa jam setiap hari.

Selebihnya, pendidikan berlangsung di rumah.

Budaya membaca.

Budaya berdiskusi.

Disiplin belajar.

Etika menggunakan gawai.

Semangat untuk terus belajar.

Semuanya lebih banyak dibentuk oleh lingkungan keluarga.

Karena itu, ketika motivasi belajar anak menurun, penyebabnya hampir tidak pernah berdiri sendiri.

Ia merupakan hasil interaksi antara kebijakan pendidikan, budaya sekolah, lingkungan keluarga, dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Gawai: Tantangan Baru yang Tidak Bisa Diabaikan

Ada satu faktor lain yang semakin kuat memengaruhi proses belajar anak, yaitu penggunaan gawai.

Teknologi digital memberikan manfaat yang luar biasa bagi dunia pendidikan. Akses terhadap ilmu pengetahuan menjadi semakin mudah.

Namun pada saat yang sama, teknologi juga menghadirkan tantangan baru.

Anak-anak kini menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengakses media sosial, menonton video pendek, bermain game, atau menikmati hiburan digital yang serba instan.

Kegiatan tersebut secara perlahan mengubah cara mereka menerima informasi.

Mereka terbiasa memperoleh jawaban dalam hitungan detik.

Mereka lebih menyukai video berdurasi pendek dibandingkan membaca teks yang panjang.

Padahal kemampuan literasi dan numerasi justru memerlukan proses berpikir yang mendalam, kesabaran membaca, kemampuan berkonsentrasi, dan latihan yang dilakukan secara terus-menerus.

Tanpa pengelolaan yang baik, teknologi dapat menjadi penghambat berkembangnya kemampuan berpikir kritis.

Pendidikan adalah Sebuah Ekosistem

Semakin lama kita mengamati persoalan ini, semakin jelas bahwa rendahnya capaian TKA bukanlah akibat dari satu kebijakan, satu kurikulum, atau satu kelompok tertentu.

Ia merupakan hasil dari sebuah ekosistem.

Kurikulum yang baik memerlukan guru yang kompeten.

Guru yang kompeten memerlukan dukungan kepala sekolah yang visioner.

Sekolah yang baik memerlukan kebijakan yang tepat.

Kebijakan yang baik memerlukan sistem evaluasi yang objektif.

Dan semua itu tetap memerlukan dukungan keluarga yang menumbuhkan budaya belajar di rumah.

Apabila salah satu mata rantai tersebut melemah, kualitas pendidikan secara keseluruhan akan ikut terpengaruh.

Karena itu, memperbaiki pendidikan tidak cukup dilakukan dengan mengganti kurikulum, mengubah nama ujian, atau menerbitkan regulasi baru.

Yang jauh lebih penting adalah membangun ekosistem pendidikan yang mampu menumbuhkan rasa ingin tahu, semangat belajar, integritas, dan kemampuan berpikir peserta didik secara berkelanjutan.

Kembali baca bagian 1
Bersambung ke bagian 3.