Anggota DPR RI Bilang Jalan Kubar–Mahulu Mulus 2024

Mahulu

---

BALIKPAPAN-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut telah menerima 7.400 lokasi jalan rusak di Indonesia. Yang dikirimkan tidak hanya oleh Kementerian PUPR, namun juga informasi dari warga melalui jejaring media sosial. Ini ketika Jokowi secara berkala mengunjungi dua lagi provinsi, yakni Jambi dan Sumatera Utara, setelah sebelumnya meninjau jalan rusak di Lampung.

Dari tiga provinsi tersebut, Jokowi menyebut sebagian perbaikan jalan akan diambil alih pusat. Dan rencananya, pusat pun menurunkan anggaran mencapai Rp 2,1 triliun ke tiga provinsi yang sudah dikunjunginya. Anggota DPR RI Dapil Kaltim Irwan Fecho menjelaskan, terkait persoalan jalan rusak di daerah, sebenarnya yang dilakukan Jokowi merupakan implementasi apa yang sudah diamanahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Hasil revisi UU Nomor 38 Tahun 2004.

Di mana dari perjuangan para anggota Komisi V, termasuk dirinya, yang menginginkan campur tangan APBN untuk perbaikan jalan di daerah jika pemerintah daerah melalui APBD tidak bisa menanganinya. “Lalu di Maret 2023 muncul Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Jauh sebelum ribut-ribut jalan rusak di Lampung itu,” ungkap Irwan, Jumat (19/5).

Dalam inpres tersebut, pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp 32 triliun untuk perbaikan jalan di seluruh Indonesia. Di mana Kaltim, pada Maret-April lalu, baik kepala daerah di provinsi dan kabupaten kota sudah mengusulkan anggaran perbaikan jalan di Kaltim. Karena bagaimana pun, usulan anggaran perbaikan dan pembangunan infrastruktur harus melalui pembahasan di Komisi V DPR RI.

Lalu masing-masing perwakilan di daerah mengeluarkan rekomendasi. “Dalam hal ini Kaltim kan perwakilannya saya. Dan alhamdulillah, di tahun ini Kaltim dapat Rp 1 triliun dari APBN untuk penanganan jalan-jalan yang rusak. Jadi persoalan (jalan rusak) ini sudah ada solusinya lewat UU Jalan itu. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu sebenarnya jalan-jalan yang sudah ada dalam inpres.

Irwan menyadari, Rp 1 triliun untuk Kaltim sangat kecil. Karena itu dirinya mendorong pemerintah daerah di Kaltim untuk melihat skala prioritasnya. “Termasuk saya akan melihat mana yang prioritas. Mana yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat,” katanya. “Dan sebenarnya dengan kondisi jalan di Kaltim saat ini, sebenarnya tidak perlu inpres, cukup koordinasi Komisi V dengan Kementerian PUPR. Namun kalau Pak Jokowi ingin itu dijadikan inpres ya tidak masalah. Asal benar-benar menyelesaikan persoalan. Jangan hanya jadi “pahlawan”. Kemana-mana kunjungan. Padahal dengan Rp 32 triliun itu tidak bisa menyelesaikan masalah,” imbuhnya.

Kata dia, tidak serta merta pemerintah pusat mengambil alih pekerjaan perbaikan jalan di daerah. Karena dalam pengelolaan anggaran memerlukan pertimbangan dan pembahasan di DPR RI. “Pengelolaan keuangan di negara ini tidak bisa seperti itu. Ketemu jalan rusak langsung kucurkan anggaran. Dan seharusnya pemerintah bisa lebih dari itu, harusnya lebih dari Rp 32 triliun. Termasuk untuk Kaltim,” ungkapnya.

Dirinya juga menegaskan, agar tidak hanya di tahun ini, namun juga di tahun depan pemerintah bisa meningkatkan transfer keuangan pusat ke daerah, khususnya di Kaltim. Terutama dari sisi besaran dana bagi hasil, dana alokasi khusus (DAK), dan dana alokasi umum (DAU). “Saya akan pelototi itu. Dan pesan saya kalau semua itu meningkat, pemerintah juga harus arif dan bijaksana. Jangan pakai kegiatan seremoni habis pakai. Pakai bangun infrastruktur. Karena arus ekonomi Kaltim masih bermasalah akibat infrastruktur yang belum terkoneksi. Dari jalan nasional sampai ke jalan desa,” ungkapnya.

Di sisi lain, Irwan menyebut khusus untuk jalan nasional di Kaltim akan tersambung mulus di akhir 2024. Terutama jalan yang menghubungkan Kubar–Mahulu. Yang kini menjadi sorotan karena kondisinya yang rusak parah. “Berbagai segmen sudah dimulai pembangunannya sejak 2021. Ditangani oleh APBN secara multi-years. Lanjutnya di tahun ini ada juga yang multi-years. Jadi kami optimistis di akhir 2024, termasuk segmen Tering–Long Bagun sepanjang 105 kilometer (APBN) bisa tuntas. Sementara yang 37 kilometer itu ditangani Pemprov Kaltim, yang dari batas Kubar ke Tering,” jelasnya.

Bicara soal jalan nasional, Irwan menyebut persoalan perbaikan jalan Long Bagun–Long Pahangai sedang didorong untuk ikut diambil alih pusat. Di mana saat ini sedang dilakukan penyusunan Detailed Engineering Design (DED) oleh BBPJN. Sehingga bisa ditangani melalui dana pinjaman Asian Asian Development Bank (ADB)

“Termasuk Long Pahangai–Tiong Ohang sampai ke batas Kalbar. Itu kan ada Rp 6 triliun ya dari Asian Development Bank,” ungkapnya. Dirinya menyebut, meski dibantu APBN, dirinya tidak ingin Pemprov Kaltim maupun pemerintah kabupaten kota tinggal diam. Karena berbagai persoalan sosial dan pembebasan lahan kerap menjadi kendala yang menghambat pembangunan.

“Termasuk yang diviralkan wabup (wakil bupati) Mahulu lalu. Jalan Long Bagun–Long Pahangai itu sepanjang 92 km masuk kawasan kehutanan produksi, juga di dalam hak pengusahaan hutan PT Roda Mas Timber. Itu juga jalan yang dipakai aktif sebagai jalan logging. Di sini peran pemda dalam pembebasan dan penggunaan pinjam pakai harus tuntas. Dan dalam proses pembebasan lahan yang terkena lahan adat juga, saya mendorong mengedepankan kearifan lokal dan menghargai masyarakat adat,” ungkapnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Satker Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kaltim “keroyokan” bersama Pemprov Kaltim memperbaiki jalan. Utamanya yang menghubungkan Kubar-Mahulu sampai perbatasan Kalbar dan Kaltara. “Dari batas Kubar ke bawah, itu penanganannya diambil alih Pemprov Kaltim. Itu MoU (memorandum of understanding)-nya. Dari Long Bagun - Long Pahangai (Mahulu) itu juga provinsi. Sementara kami diberi dari batas Kubar sampai Ujoh Bilang (Mahulu),” ungkap Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kaltim Teuku Surya Dharma kepada Kaltim Post, Kamis (18/5).

Khusus yang ditangani satker-nya tahun ini, Teuku menjelaskan ada 10 paket pekerjaan. Dari penanganan paket menggunakan multi-years contract (MYC), meliputi pembangunan jalan hingga jembatan. Juga penanganan paket secara kontrak tahun tunggal (SYC) meliputi pemeliharaan rutin dan pembangunan jembatan gantung di Long Pahangai.

“Bisa dilihat untuk fisik pekerjaannya sudah banyak tampak pembangunannya yang terlihat. Jadi memang untuk masyarakat kami minta sabar, karena masih ditangani. Beda ceritanya kalau rusak tidak ditangani,” ungkapnya.

Secara rinci, Teuku menyebut jalan yang menghubungkan Long Hubung-Ujoh Bilang disebutnya pada akhir tahun ini sudah bisa lebih layak dilewati. Dan pada April 2024 diselesaikan dengan pengaspalan. Ditambah adanya pekerjaan dari anggaran Pemprov Kaltim tahun ini, di mana pemprov disebutnya telah mengalokasikan Rp 100 miliar untuk pembangunan jalan dari Tering, Ujoh Bilang, Long Bagun hingga Long Pahangai.

“Namun pekerjaannya tidak sampai aspal. Hanya timbunan. Jadi ke depan perawatannya besar. Usianya pendek. Makanya kami ambil alih yang dari Long Hubung ke Long Pahangai. Namun untuk Kubar ke bawah itu tetap provinsi,” ucapnya. Terdekat, dari batas Kubar sampai Ujoh Bilang, telah dicairkan anggaran setelah melalui proses lelang dan telah berkontrak. Di mana masih ada sisa dua lelang lagi yang belum rampung. Kemudian jalan paralel perbatasan mulai dari Long Pahangai sampai Kalbar, saat ini masih proses perencanaan. Ditargetkan akhir tahun sudah bisa dilakukan kontrak pekerjaan.

“Tahun depan masuk kontrak kami. Itu anggarannya cukup besar. Insyaallah nanti masuk Rp 6 triliun di situ. Pokoknya nanti mulus sampai aspal ke perbatasan Kalbar. Pekerjaannya dari 2024 sampai 2028,” jelasnya. (riz)

Sumber : https://kaltimpost.jawapos.com/utama/25/05/2023/anggota-dpr-ri-bilang-jalan-kubarmahulu-mulus-2024